Sebanyak 3.718 kepala keluarga (KK) dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan menerima dana bantuan Peserta Keluarga Harapan (PKH) senilai total Rp 4,7 miliar.  

Bantuan tunai dari Kementerian Sosial ini diserahkan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding kepada perwakilan PKH di Kabupaten Minahasa Selatan, hari ini (Rabu, 27/7).

Abdul Kadir Karding mengharapkan dana bantuan tunia tersebut bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Karena bantuan itu bertujuan meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat sangat miskin. Untuk diketahui, tercatat 9874 kepala keluarga sangat miskin (RTSM) tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Abdul menjelaskan, besaran bantuan PKH yang diberikan pada ibu RTSM beragam. Tergantung kondisi keluarga dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan PKH. Setiap RTSM bisa mendapat dana PKH sampai Rp 2,2 juta pertahun. Ada pula yang Rp 600 ribu pertahun. Secara terperinci, ibu rumah tangga penerima PKH mendapat bantuan tetap pertahun sebesar Rp 200 ribu. Kemudian jika mempunyai anak yang menempuh pendidikan SD/MI ditambah sebesar Rp 400 ribu. Sementara untuk pendidikan SMP/MTs senilai Rp 800 ribu dan bantuan kesejatan ibu hamil/nifas atau balita sebesar Rp 800 ribu per tahunnya

Dalam kesempatan itu, Karding bersama delapan anggota Komisi VIII DPR lainnya juga menyerahkan bantuan tunai bagi warga yang mengalami cacat mental tetap dan lanjut usia. Disamping menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp 900 juta kepada 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Masing-masing kelompok mendapat Rp 30 juta.

Lebih lanjut, Karding mengatakan, dengan disahkan UU Penanganan Fakir Miskin di Paripurna DPR pekan lalu, diharapkan pemerintah di masa mendatang lebih memperhatikan masyarakat miskin.

"Bukan hanya denga program charity, yang setelah dbagikan akan habis dan masyarakat tetap miskin. Namun dengan memberdayakan dan membantu masyarakat dengan program bantuan usaha," ujar Karding dalam sambutannya.

Menurut dia, mayoritas masyarakat miskin bukan lantaran malas, tapi keadaan dan kebijakan yang kurang memberi ruang bagi mereka untuk berusaha. Karenanya, melalui pembentukan KUBE diharapkan dapat menjadi pemecah kebuntuan masalah pengentasan kemiskinan selama ini.

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR ini diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, MC Kairupan di kantor Bupati Minahasa Selatan. Delapan anggota Komisi VIII DPR yang ikut mendampingi Karding, yakni Adji Farida Padmo, Yetty Heryati, Kasma Bouty, Muhammad Lutfi, Ina Ammania, Rukmini Buchori, Achmad Rubaie dan Muhammad Lufty. ( Rd )